Musrenbang RKPD Tahun 2026 Dimulai di Kelurahan Sukoharjo

Kelurahan Sukoharjo menjadi lokasi pertama penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Musrenbang Sukoharjo

Kelurahan Sukoharjo menjadi lokasi pertama penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Acara ini berlangsung pada Kamis (23/1) dan dihadiri oleh 33 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ketua RT/RW, tokoh agama/masyarakat, PKK, forum anak, karang taruna, lansia, penyandang disabilitas, serta kader Posyandu.

Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan tujuan menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan masyarakat. Usulan tersebut kemudian diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di tingkat kelurahan.

Tema Pembangunan Tahun 2026 Tema pembangunan yang diusung untuk RKPD 2026 adalah "Peningkatan Ekosistem Ekonomi, Sosial, Tata Kelola, dan Lingkungan yang Didorong Infrastruktur Berkelanjutan". Dalam tema ini terdapat enam prioritas pembangunan, yaitu:

1.   Membangun ekosistem yang menunjang pelaku usaha untuk lebih dekat dengan pemasaran.

2.   Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berfokus pada kesesuaian pasar tenaga kerja.

3.   Peningkatan kualitas infrastruktur pada sektor strategis.

4.   Penguatan mitigasi, ketentraman, dan ketertiban.

5.   Penataan perkotaan yang berkelanjutan.

6.   Tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Usulan Pembangunan Dalam forum Musrenbang ini dibagi dalam tiga bidang utama dengan total anggaran sebagai berikut:

·   Bidang Infrastruktur Wilayah: Rp 2.141.405.000

·    Bidang Ekonomi: Rp 161.965.000

·   Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Rakyat (PPM Kesra): Rp 415.000.000

Musrenbang Kelurahan Sukoharjo ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam merancang pembangunan daerah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Hasil dari musyawarah ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD tahun 2026, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di berbagai sektor.

 

LINK TERKAIT