Musrenbang Kelurahan Kanigaran Bahas Sinkronisasi Program Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanigaran digelar pada Selasa (4/2) di Aula Kelurahan Kanigaran.

Musrenbang Kanigaran

Kanigaran – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanigaran digelar pada Selasa (4/2) di Aula Kelurahan Kanigaran. Kegiatan ini diikuti oleh 41 peserta, termasuk perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Musrenbang ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo, Diah Sajekti, hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan bahwa dalam masa transisi pemerintahan ini, pihaknya mulai melakukan sinkronisasi antara Asta Cita Presiden Prabowo dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

“Visi utama adalah pengentasan kemiskinan, yang harus disinkronkan dengan usulan dari bawah. Untuk itu, data kemiskinan yang update dan valid menjadi sangat penting,” ujar Diah Sajekti.

Ia juga menekankan program unggulan Wali Kota terpilih, yaitu “Probolinggo Bersolek” yaitu Kota Probolinggo yang bebas banjir dan bencana lain serta target penyelenggaraan 100 event melalui konsep “1 RW 1 Destinasi Wisata”.

“Monggo, bisa didiskusikan dengan warganya mengenai potensi apa yang ingin ditampilkan di wilayahnya. Destinasi wisata tidak hanya berupa alam, tetapi juga bisa mencakup budaya atau produk unggulan. Selain itu, akan ada program ‘1 RW 1 Tosa’ sebagai reward bagi RW yang bisa mengelola sampahnya dengan baik,” jelasnya.

Musrenbang Kelurahan Kanigaran ini turut dihadiri oleh Camat Kanigaran serta dua orang anggota DPRD Kota Probolinggo. Dalam kegiatan ini, berbagai usulan anggaran turut dibahas, antara lain:

  • Bidang Infraswil: Rp 6.255.310.000
  • Bidang Ekonomi: Rp 25.800.000
  • Bidang PPM Kesra: Rp 464.850.000

Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan program-program pembangunan di tingkat kelurahan dapat selaras dengan prioritas pemerintah pusat dan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

LINK TERKAIT